Transformasi Digital Menuju Tatanan Baru Pelayanan Pertanahan Di Kementerian Atr/Bpn

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi transformasi digital dilingkup Kementerian ATR/BPN serta dampak ditimbulkan dari diterapkannya transformasi digital dilingkup Kementerian ATR/BPN. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji bagaimana penerapan transformasi digital sesuai dengan ketentuan dari tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri serta peraturan lain yang terkait serta apa dampak yang ditimbulkan dari diterapkannya transformasi digital di Kementerian ATR/BPN. Hasil penelitian menunjukkan implementasi transformasi digital di Kementerian ATR/BPN yang diwujudkan dalam bentuk penerapan sertipikat elektronik, yang berasal dari beberapa kegiatan permohonan pendaftaran tanah yang meliputi: pendaftaran tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pencatatan perubahan data dan informasi; alih media. Sementara dampak positif dari diterapkannya transformasi digital dilingkup Kementerian ATR/BPN diantaranya keamanan sertipikat lebih terjaga, proses pendaftaran tanah lebih cepat dan transparan, serta membantu mencegah terjadinya kejahatan pertanahan

This study examines the implementation of digital transformation within the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) and the impacts arising from its implementation. This research employs a normative juridical approach by analyzing the implementation of digital transformation in accordance with regulations at the level of Laws, Government Regulations, Ministerial Regulations, and other related legal provisions, as well as examining the impacts resulting from the implementation of digital transformation within the Ministry of ATR/BPN. The results of the study indicate that the implementation of digital transformation in the Ministry of ATR/BPN is realized through the application of electronic land certificates, which originate from several land registration activities, including first-time land registration, maintenance of land registration data, recording changes in data and information, and media conversion. Furthermore, the positive impacts of implementing digital transformation within the Ministry of ATR/BPN include improved certificate security, faster and more transparent land registration processes, and enhanced prevention of land-related crimes.